Ini Beberapa Pokir Komisi D

0
453

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok pertengahan Juli lalu, masing-masing komisi yang ada di DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Depok. Pokir tersebut diperoleh pada saat Anggota DPRD melakukan reses dan bertemu langsung dengan masyarakat serta para konsituennya.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi D DPRD Depok menyampaikan pokir pada APBD Perubahan tahun anggaran 2017 sesuai bidang tugas Komisi D yakni bidang kesejahteraan rakyat.

“Sesuai dengan tugas pada bidang tersebut Komisi D melalui rapat kerja dengan OPD dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat serta hasil peninjauan lapangan, maka Pokir Komisi D DPRD Depok menghasilkan beberapa poin terkait kesehatan, pendidikan, keluarga hingga olahraga,” ujar Pradana Mulyoyunanda, Ketua Komisi D DPRD Depok, kemarin.



Dibidang kesehatan, sambungnya, ada beberapa poin yang menjadi catatan di antaranya yang berkenaan dengan system kesehatan daerah, mengapresiasi BPJS Kesehatan yang melakukan jemput bola, menertibkan klinik-klinik yang menjadikan fasilitas klinik tingkat pertama (FKTP).

“Dalam pokir itu juga disampaikan terkait dengan pembangunan puskesmas di wilayah Grogol, Limo. Program pencegahan HIV AIDS, klinik anak yang mengalami kecanduan rokok, mengawasi dan menertibkan obat-obatan kategori keras yang dijual bebas, serta menertibkan toko obat dan apotek yang tidak memiliki izin,” paparnya.

Sementara itu di bidang pendidikan Komisi D menyoroti terkait sarana pendidikan yang harus dikaji kembali baik dalam pengadaan lahan, pembangunan fisik hingga perangkat penunjang kegiatan belajar mengajar.

“Terkait dengan tenaga pendidik dan pendidikan, kami berhadapan dengan ketimpangan jumlah kebutuhan guru dan ketersediaan guru. Berdasarkan PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, maka perlu dilakukan penelaahan untuk disampaikan ke Kementerian PAN/RB untuk mendapatkan asistensi khusus dari kementrian terkait. Hal ini sangat mendesak agar kebutuhan penambahan ruang kelas di sekolah negeri tidak mengalami kendala ketiadaan tenaga pendidik,” terangnya.

Selain itu, Komisi D juga menyoroti terkait formulasi yang tepat agar tidak terjadi bullying, tawuran, dan kekerasan antar siswa.

“Masalah standar siswa berprestasi harus diperjelas kebijakannya agar dapat memberikan nilai tambah bagi siswa. Penyusunan konsep muatan lokal kewirausahaan untuk kurikulum pendidikan dasar juga perlu dilakukan,” katanya.

Dibidang ketahanan keluarga, Anggota Komisi D DPRD Depok, Hj Qonita Luthfiyah mengungkapkan dibutuhkan konsultasi gratis keluarga dalam menangani berbagai permasalahan keluarga untuk meminimalisir angka perceraian.

“Selain itu, pembangunan alun-alun yang akan dibangun nanti agar didisain dengan konsep ramah keluarga yang sejalan dengan program Depok Ramah Keluarga,” tandasnya.

Dibidang olahraga, Komisi D juga menyoroti terkait pembinaan atlet disabilitas, pendataan atlet berprestasi, pendataan sport center yang dimiliki masyarakat maupun pemerintah dan study kelayakan pembangunan GOR. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here