DPRD Pertanyakan Turunnya Target Pendapatan

0
145

Margonda | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mempertanyakan target pendapatan yang semula direncanakan mencapai 15,02 persen pada anggaran perubahan, justeru menurun hingga mencapai angka enam persen.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo di sela-sela acara Musrenbang Perubahan RPJMD 2016-2021.

“Itu sebelumnya diusulkan oleh pemerintah di dalam Pansus Perubahan RPJMD. Ini kan menjadi pertanyaan kami, dari 15.02 persen kenapa diusulkan menjadi enam persen. Artinya ada hal yang tidak berjalan, apalagi ini kan target pendapatan,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, Kamis (3/8).



Seharusnya, kata dia, yang namanya target harus dimaksimalkan. Meski begitu, Hendrik mengaku belum mengetahui kenapa target pendapatan bisa menurun hampir 50 persen.

“Menurut kami enggak boleh turun, target pendapatan harus tinggi agar stake holder dan OPD terpacu untuk meraih target itu, kalau kami kasih target minimal untuk apa?,” paparnya.

Dengan menurunnya target pendapatan, dikatakan Hendrik pasti akan berdampak pada menurunnya belanja yang akan dikeluarkan. Hendrik meminta kepada pemerintah agar target semula 15,02 persen dapat dipertahankan.

Lebih lanjut ia mengatakan, yang lebih memahami dan tahu dari sektor mana pendapatan yang bisa digenjot adalah OPD.

“Makanya kami tetap bertahan di angka 15,02 persen sehingga kinerja ini ditambah, banyak kok potensi-potensi pendapatan yang bisa digalih, seperti pajak yang dimaksimalkan dan lainnya,” terangnya.

Terkait perubahan RPJMD 2016-2021 Hendrik mengungkapkan bahwa tak banyak mengalami perubahan. Ia juga memastikan bahwa roda perekonomian di Depok akan terpengaruh dengan turunnya target pendapatan tersebut.

Menanggapi hal tersebut Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya target pendapatan.

“Ada beberapa faktor di antaranya yang berkaitan dengan masalah BPHTB. Sebetulnya sudah beberapa tahun kan naik terus, mungkin untuk tahun ini kami akan stay dan tidak ada peningkatan,” tanggapnya.

Dijelaskannya, bahwa sumber pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD saja melainkan yang bersumber pada bantuan provinsi dan pusat. Namun diakuinya, potensi yang ada di Depok baik pemerintah maupun swasta akan dikencangkan lagi.

“Hal ini berkaitan dengan perubahan RPJMD yang saat ini telah diatur oleh undang-undang serta mengacu kepada MenPAN/RB. Muaranya nanti untuk kesejahteraan masyarakat termasuk juga inflasi yang agak naik,” jelasnya.

Pradi mengklaim, turunnya target pendapatan secara umum tidak terlalu berpengaruh pada belanja, karena lebih kepada efisiensi dalam belanja langsung maupun tidak langsung.

“Terutama kepada OPD, kalau tingkat belanjanya tidak terlalu optimal maka akan kami evaluasi,” ungkapnya. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here