Orang Tua Siswa Demo ke DPRD

0
193

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Puluhan orang tua siswa yang tergabung di Persatuan Orang Tua Siswa Kota Depok atau Poskade melakukan aksi damai di halaman gedung DPRD Kota Depok.

Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk, baliho yang bertemakan masalah pendidikan di Kota Depok.

Aksi mereka sempat memanas lantaran para pengunjuk rasa dihadang barikade petugas dan pintu gerbang utama DPRD Kota Depok.



Salah satu orang tua siswa, Harum mengatakan aksi unjuk rasa ini sebagai sikap adanya pengambil alihan SMA/SMK ke propinsi Jawa Barat.

“Awalnya kami menilai peralihan wewenang SMA/SMK ke Provinsi Jawa Barat bagus. Namun belakangan ini banyak masalah sehingga yang menjadi korban para siswa-siswi,” ucapnya.

Dia mengatakan semenjak pengelolaan SMA/SMK di Kota Depok diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak dicabutnya subsidi pendidikan oleh Pemerintah Kota Depok.

Menurutnya kebijakan tersebut tentu menimbulkan dampak berakibat, terganggunya operasional sekolah yang memang dari awalnya dengan mengatasnamakan sumbangan, infaq atau partisipasi masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, para orang tua siswa yang tergabung di Persatuan Orang Tua Siswa menuntut kepada Pemkot Depok melalui DPRD Kota Depok untuk mengembalikan subsidi dana pendidikan untuk SMA/SMK Kota Depok dimana sebelumnya Rp 2 juta persiswa pertahun.

“Namun saat diambil kelola oleh Pemprov Jawa Barat siswa yang mendapatkan Rp 500 ribu. Ini tidaklah cukup, dan siswa akan menjadi korbannya,” jelasnya.

Terkait masalah ini, seharusnya Pemkot Depok tidak bisa tutup mata, atas nama bukan menjadi kewenangannya lagi karena bagaimanapun juga siswa siswi SMA/SMK adalah warga Kota Depok itu sendiri.

Mereka juga menutut kepada Pemkot Depok termasuk DPRD bisa memberikan bantuan kepada SMA/SMK melalui APBD dalam bentuk hibah atau bansos.

Sehingga tidak ada lagi pungutan liar di SMA/SMK di Kota Depok atas nama apapun, seluruh warga Kota Depok tanpa diskriminasi harus menikmati pendidikan gratis 12 tahun yang dijanjikan oleh pemerintah.

“Kami menuntut agar seluruh anggota DPRD Kota Depok dapat memperjuangkan aspirasi seluruh orang tua siswa SMA SMK dengan melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fungsi anggaran,” tutupnya.

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Rezky M Noor menemui para peserta aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD.

“Kami mohon maaf saat ini para anggota dewan lainnya sedang ada tugas yang lain, dan kami mewakilinya,” terangnya.

Dia mengatakan permasalahan pengambil alihan SMA SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang menuai pro dan kontra di kalangan pendidikan.

“Sejak Januari 2017 lalu pengelolaan SMA SMK diambil alih Pemprov Jawa Barat dan banyak yang mengeluhkan hal itu kepada kami ini,” ungkapnya.

Dia mengatakan DPRD Kota Depok meminta pemerintah Kota Depok tidak lepas tanggung jawab terhadap pendidikan SMA/SMK pascapengambilalihan kelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2017.

Hal ini sangat penting agar kualitas pelaksanaan pendidikan tingkat menengah atas berjalan lebih baik.

Dia mengatakan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah Pemkot atau Pemkab dilimpahkan ke Pemrov Jabar.

Dengan begitu, segala kebijakan terkait pengelolaan SMA/SMK sepenuhnya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami himbau Pemkot Depok harus tetap memberi perhatian terhadap jalannya pendidikan SMA/SMK di wilayahnya, dan
jangan lepas tanggung jawab begitu saja, karena prinsip UU 23 itu kan konkruen. Kewajibannya (pengelolaan SMA/SMK) memang di provinsi, tetapi tanggung jawabnya sama-sama,” katanya.

Ia mengambil contoh Pemkot Depok bisa saja mengalokasikan anggaran untuk pendidikan SMA/SMK meski pengelolaannya sudah diambil alih pemprov Jawa Barat.

Nantinya, anggaran tersebut akan digunakan untuk menambah kualitas pendidikan di tingkat menengah atas tersebut.

Terkait adanya usulan dari para aksi unjuk rasa, dirinya akan menyampaikan kepada ketua Komisi D, Ketua DPRD dan termasuk ke fraksinya yakni Fraksi Gerindra.

“Apa yang sudah disampaikan di aksi demo ini akan kami sampaikan dan sifatnya terbuka jika ada permasalahan datanglah kesini. Ini kan gedung rakyat,” pungkasnya.nNur Komalasari

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here